KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DALAM MENANGANI PENYELUDUPAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Abstract

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau golden triangle di Thailand, Myanmar, dan Laos. Dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, segitiga emas menjadi pusat produksi opium, dan heroin. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani penyeludupan narkoba di Provinsi Riau Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerja sama internasional dari K.J Holsti (1998). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam upaya pemberantasan penyeludupan narkoba dengan melaksanakan beberapa kebijakan yaitu kedua negara melakukan pertukaran informasi guna pencegahan, penangkapan, dan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika. Perwujudan kerjasama Indonesia-Malaysia tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo (General Border Commitee Malaysia-Indonesia) tahun 2010, Direktorat Polair Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia melakukan penandatanganan kerjasama, Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM, dan Pertukaran Informasi.