International Society

BENTUK KETERLIBATAN UNICEF DALAM MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH (2018)

2023-10-11T09:51:12+07:00

Human Trafficking merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan hidup seseorang, Bangladesh merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup sering terjadi mengingat tingginya angka kemiskinan di negara ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana UNICEF terlibat dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh dengan menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana keterlibatan UNICEF dalam mengurangi kasus human trafficking di Bangladesh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode peneltian kualitatif yang mana bahan-bahan atau sumber didapatkan dari berbagai jurnal,artikel-artikel ilmiah dan berita-berita yang valid. Hasil dari penelitian ini UNICEF terlibat dalam mengatasi beberapa penyebab terjadinya kemiskinan seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, bencana alam dan lain-lain yang berdasarkan 5 fungsi organisasi internasional. Pertama fungsi informatif, UNICEF menganalisis dan mendata setiap orang yang memerlukan bantuan dan rentan menjadi korban berdagangan manusia, kedua fungsi normatif, dengan berdasarkan hukum yang dibuat UNICEF yaitu Konvensi Hak Anak UNICEF untuk menjalankan tugasnya, ketiga fungsi pembuat peraturan, bersama dengan pemerintah Bangladesh dan kementrian terkait membuat undang-undang perlindungan anak, keempat fungsi pengawasan, UNICEF mengawasi berbagai wilayah dan remaja-remaja agar tidak melakukan tindak kejahatan dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, kelima fungsi operasional, UNICEF memberikan bantuan dana bagi mereka yang mengalami kemiskinan, mendirikan kamp-kamp pengungsi, memberikan dana pendidikan. Dengan upaya-upaya tersebut menurut laporan departemen luar negeri Amerika Serikat kasus perdagangan manusia di Bangladesh mengalami penurunan yang pada 2018 terdpaat 770 kasus pada tahun 2019 menjadi 592 kasus.

STRATEGI DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19

2023-10-11T09:52:48+07:00

Penelitian ini mengangkat tema tentang Strategi Diplomasi Vaksin dalam Mendapatkan Vaksin Covid-19.Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Strategi Indonesia dalam berdiplomasi untuk mendapatkan vaksin.Hal ini dikarenakan vaksin tersebut sulit di dapatkan karena hanya beberapa negara yang berhasil memproduksi vaksin.Untuk menghindari kesulitan mendapatkan vaksin tersebut pemerintah Indonesia mulai menguatkan diplomasi vaksin agar Indonesia bisa sembuh dari Covid-19. Penelitian ini di analisis menggunakan teori multy-track diplomacy yang memfokuskan pada 4 track yaitu: track pemerintah /negara, track non-pemerintahan / professional, track bisnis, dan track media. Penelitaian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan jenis deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder melalui teknik library research ( keperpustakaan ). Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia berhasil dalam melakukan diplomasi untuk mendapatkan vaksin.Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan diplomasi vaksin Indonesia dalam memfasilitasi ketersediaan vaksin utuk Indonesia.

STRATEGI DEBT TRAP TIONGKOK TERHADAP SRI LANKA DALAM MEMBANGUN HEGEMONI DI ASIA

2023-10-11T09:54:12+07:00

The Belt and Road Initiative (BRI) is one of China's foreign policies that
aims to boost the economy by rebuilding the silk road in the 21st century.
Investments and cooperation made by China to countries on a strategic path have
created debt problems that have led to a debt trap, as experienced by Sri Lanka.
Many political observers consider that the BRI policy is a strategy carried out by
China in building hegemony. The purpose of this study is to see how the
relationship between China and Sri Lanka caused Sri Lanka to be trapped in a
debt trap and how China's efforts to build hegemony through debt traps. This
study employs a qualitative method of explanatory type. Data collection techniques in
this study were carried out through library research and internet-based research.
This study was analyzed using the typology of John P. Lovell's Foreign Policy
Strategy, the concept of Debt Trap Diplomacy, and the theory of Stability of
Hegemony. The results of this study indicate that debt trap is carried out in 3
(three) stages, namely: investment, construction & operations, and debt collection.
Lack of transparency and due diligence makes borrowing countries vulnerable to
being trapped in a debt trap.

DAMPAK PENERAPAN NORMA ASEAN WAYS TERKAIT ISU LINGKUNGAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN POLUSI KABUT ASAP INDONESIA

2023-10-11T09:55:41+07:00

Smog has become a common problem with ASEAN. Because the burning of forests that are converted into plantation land is also influenced by investors from neighboring countries. The Indonesian government has blamed the involvement of malaysian and Singaporean palm oil giants in the issue. In the ASEAN political arena, the difficulty of resolving this issue can be seen from the still relevance of the ASEAN Way, which is a modus operandi or mechanism that institutionalizes ASEAN with the principle of deliberation and consensus on the principle of non-intervention in domestic affairs with each other. It is an informal mechanism that is ambiguous, inclusive, and avoids binding regulations. A norm that has shaped the pattern of interaction between member states because it is seen as a meeting point and even a shared asean identity. The purpose of this study is to explain the Impact of Implementing ASEAN Ways Norms Related to Transnational Environmental Issues in Resolving Indonesian Haze Pollution in 2014. The study was analyzed using the theory of Constructivism by Varrkey (2016). This research uses a qualitative approach with the research method used is descriptive research methods. In the technique of data collection the author uses literature reviews such as books, journals, Online Data Search. The result of this study is that the principle of non-interference remains a very influential principle in relations between countries and institutional mechanisms even in times of smog crisis or facing emergency problems. In addressing the haze problem caused by the Indonesian government's Karhutla, one of which is to improve the understanding of the relevant parties. There are two forms of diplomacy in response to Indonesian and Malaysian diplomacy related to forest and land fires, namely first track diplomacy and second track diplomacy. The issue of forest and land fires does not hinder cooperation among affected countries such as in the fields of security, economy, social, labor politics, and education.

STUDI EKSPLANATIF KETIDAKPATUHAN TALIBAN TERHADAP PERJANJIAN DOHA (2021)

2023-10-11T09:57:10+07:00

Setelah 18 tahun Amerika Serikat di Afghanistan melakukan operasi militer pada tahun 2018 Amerika Serikat dan Taliban melakukan negosiasi di Doha, Qatar. Diawali pada 2017 Taliban mengirim surat terbuka untuk Amerika Serikat supaya menarik pasukannya dari Afghanistan agar tercipta Afghanistan yang damai. Penarikan pasukan oleh Amerika Serikat pada akhirnya dilakukan melalui proses negosiasi, namun setelah tercapainya kesepakatan dalam perjanjian Doha pada tahun 2020 (Amerika Serikat dan Taliban) Taliban tidak mematuhi poin-poin dalam perjanjian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Taliban sebuah kelompok mampu mengontrol negosiasi dengan pihak yang kuat yaitu Amerika Serikat dan berujung pada ketidakpatuhan, adanya penahanan power dari pihak Amerika Serikat menjadi salah satu faktor pendorong Taliban tidak mematuhi perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis eksplanatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Innen Politik dan teori kepatuhan. Perjanjian Doha dinilai tidak bertujuan untuk mencapai perdamaian di Afghanistan melainkan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dengan aman. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa poin isi perjanjian Doha, Amerika Serikat dirasa lebih melunak kepada Taliban dengan melihat fakta bahwa Taliban sebagai pihak yang mengawali negosiasi. Adanya keputusan kongres pada 2018, membuat Amerika Serikat harus menahan kekuasaannya sehingga menjadikan Taliban bisa mengontrol tuntutan dimeja perundingan yang mendorong Taliban tidak mengimplementasikan isi poin perjanjian Doha dengan benar setelah kesepakatan tercapai pada 29 Februari 2020.

PERBANDINGAN DIPLOMASI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBANGUN BRAND WISATA KULINER RENDANG

2023-10-11T09:59:48+07:00

Rendang culinary is one of the world's most delicious foods, so it was named the first dish in the list of Word's 50 Most Delicious Food (50 most delicious dishes in the world) held by CNN International in 2011. This opportunity can be used as an opportunity to make rendang culinary a brand image. . Through the concept of Public Diplomacy which uses Soft Diplomacy, it can be a concept that will analyze the research topic entitled "Comparison of Indonesian and Malaysian Diplomacy in Building a Brand Image Through Rendang Culinary Tourism". This research will formulate the formulation of the problem, namely the Comparison of Indonesian and Malaysian Diplomacy in Building Brand Image Through Rendang Culinary Tourism. The diplomacy carried out by Indonesia in developing rendang culinary abroad is by holding culinary festivals in various countries, serving Indonesian specialties to guests visiting Indonesia, while Malaysia carries out diplomacy by making Malaysia a Muslim Friendly country and running the May-lasia program. namely a massive event typical of Malaysian cuisine.

PERAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN Studi Kasus: Konflik Tiongkok-Filipina dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

2023-10-11T10:01:44+07:00

Konflik sengketa yang terjadi antara Tiongkok dan Filipina di kawasan Laut Tiongkok Selatan disebabkan karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan serta adanya kepentingan masing-masing di kawasan Laut Tiongkok Selatan khususnya di kepulauan Spratly dan Paracel. Sehingga dari adanya konflik ini ASEAN yang merupakan organisasi regional mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengatasi serta menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat melihat tentang peranan yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Tiongkok-Filipina dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan mengumpulkan data sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi internasional menurut Clive Archer dan teori komunitas keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk dapat mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan maka ada tiga peran yang dapat dilakukan oleh ASEAN yaitu: (1) Instrumen, pada peran pertama ini ASEAN sebagai penengah yang akan memberikan hasil perundingan yang lebih adil. (2) Arena, peran kedua organisasi internasional sebagai forum pertemuan untuk berdiskusi. Pada peran kedua ini ASEAN memberikan fasilitas forum pertemuan seperti Forum Regional Asean (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), dan ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). (3) Aktor, pada peran ketiga ini ASEAN sebagai mediator dalam mengatasi konflik Laut Tiongkok Selatan.