Analisis Peran Kepala Daerah terhadap Perubahan Kompetensi Ekonomi Warga Pesisir Batu Belubang–Bangka Tengah

Kevin Sabri; Ahmad Kurniadi

doi:10.36341/jdp.v4i1.1669

Kevin Sabri Universitas Bangka Belitung
Ahmad Kurniadi Universitas Bangka Belitung

: https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1669

Abstract

Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daeeah yang di lakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dan pemilihan kepala daerah di lakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah karna masuk ke dalam sektor peningkatan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang baik ketika penduduk ikut berpartisipasi dalam pemilu (pemilihan umum) serta yang terkusus ikut dalam pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis peran kepala daerah terhadap perubahan kompetensi ekonomi warga pesisir batu belubang Bangka tengah. Kompetisi ekonomi merupakan bentuk dari sarana dan prasarana suatu pembangunan di suatu daerah yang kemudian membentuk ekonomi yang berkualitas dalam jangka panjang. Maka pemilihan kepala daerah suatu harapan masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan daerah tersebut dengan hal ini tentu harus di iringi dengan partisipasi warga dalam pilkada. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui peran kepala daerah terhadap perubahan kompetensi ekonomi warga pesisir batu belubang Bangka tengah adapun hasil penelitian dalam jurnal ini berdasarkan data penduduk tahun 2014 berjumlah 1.106kk dan 3.238 penduduk 1.619 jiwa yang terkonfirmasi pertumbuhan ekonominya ketergantungan dari pekerjaan nelayan dan tidak adanya sarana dan prasarana bantuan dari kepala daerah.

References

Agustamar, Mouzar. (2014). Resstruktursasi Birokrasi dan Pengembangan Good Govermance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang). Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, Vol. 1, No. 1.

Angraini, Yuni. (2018). Peran Kepala Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal University Lampung. 4-6.

Basri, Seta. (2011). Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner.

Bawanda, Wiliam. (2010). Peran Kepala Distrik Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 49, 134-245.

Dermawan, Windy. (2019). Partisipasi Politik. Depok: Rajagrafindo Persada.

Djuyandi Yusa. (2019). Partisipasi Politik dan Etnisitas studi pada Etnis Dayak U'UD danum. Depok: Rajawali Pers.

Frinces, Z. Heflin. (2013). Membangun Ekonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi. Vol.4. No. 2.

Gaffar, Janedjri. M. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.

Hasan, Muhammad. (2018). Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (startegi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal). UNM: CV. Nur Lina.

Indus Noh Jafar, dkk. (2019). Optimalisasi Peran Kepala Daerah di Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Eksekutif, Vol. 3. No. 3.

Monica, Ayu Clara. (2017). Analisis Potensi Sebagai Upaya Meningkatkan Prekonomian Daerah di Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15 (1): 60-68.

Muhimatul Khoiriyah, Skripsi: peranan kepala desa dalam meningkatkan perekonomian mayarakat di bidang pertanian, Tanjungpinang, UMRAH. 2018.

Nuryanti, Sri. (2015). Intervensi Penyelengaraan Pemilukada; Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19. No. 2. (November).

Ridwan. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah. Bandung: Alfabeta.

S. Alisjahbana, Armida. (2013). Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sparringa, Daniel. (2016). Demokrasi. Surabaya: Averroes Press.

Sulaeman, Affan. (2015). Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu pemerintahan, Vol. 1. No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lmebaran Negara Republik indonesia Nomor 4268).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Wiranta, Dayat NS. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Widyaiswara Network Jounal. 33-50.