IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SMART RESCUE DALAM PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN

  • winda safira Dinas pemadam dan penyelamatan kota pekanbaru

Abstract

This study aims to find out the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73  of  2018  concerning  Smart  RescueInformation  Technology  Systems  in FireFighting Services and find out what factors affect the implementation of Pekanbaru Mayor   Regulation   Number   73   of   2018   concerning   Smart   RescueInformation Technology Systems in FireFighting Services.  The approach used in this study is a qualitative approach and this research uses a descriptive type of research. The informants in this study were the IT of the Pekanbaru Fire Service, the Secretary of Fire And Investigation, the General Kasubag Staff, the Logistics Distribution Kasi, and the Community. Data analysis is carried out in a descriptive way.

The results showed that the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in Fire Fighting Services consisted of three aspects as follows: The program, based on research conducted, the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 was used as a foundation by the fire department as a backdrop in carrying out service innovations. Program Implementer, the study found The weak responsiveness of the fire department in responding to community complaints through the Smart Rescue application caused the fire department to not be able to increase the percentage of Smart Rescueusers in Pekanbaru.     The target group, based on the research conducted, found that stakeholders have not been optimal in socializing the use of the Smart Rescueapplication to all Stakeholders and the community in Fire Services, this is characterized by the small number of Smart Rescueapplication users. Factors Causing the Failure to Implement Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in Fire Fighting Services are: The absence of communication between stakeholders and the community and suboptimal resource performance.

Keywords: Implementation, E-Government, Smart Rescue

References

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta.

Rineka Cipta

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta

Abdulhak, H. I. & Sanjaya, W. 2005. Media Pendidikan Suatu Pengantar.

Bandung. Pusat Pelayanan Dan pengembangan Media Akadun. 2009. Teknologi Informasi Administrasi. Alfabeta. Bandung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2018. Menuju Indonesia Tangguh Menghadapi Tsunami. Jakarta

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2011. Teknologi Komunikasi dan

Informasi Pembelajaran. Jakarta. PT Bumi Aksara

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.

Jakarta. Bumi Aksara

Komariah Aan dan Djam'an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung. Alfabeta

Lantip Diat dan Riyanto. 2011. Teknologi Informasi Pendidikan.

Yogyakarta. Gava Media.

Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.

Remaja. Rosdakarya

Prastowo, Andi. 2016. Memahami Metod-Metode Penelitian Suatu

Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarata. Kencana Prenanda

Media Group

Soendjojo, Hadwi. 2003. Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah Kementrian Komunikasi dan Informasi RI. Jakarta

Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi. Yogyakarta. Andi

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta.

Med. Press (Anggota IKAPI)

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya. Jakarta. Rineka Cipta

Wahab Abdul, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara

Aprizonaldi. 2014. Fungsi Unit Pelaksanaa Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran

Hamid. 2016. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPPT) Provinsi Sumatera Barat

Maya Wulan Pramesti. 2015. Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Kota Sala Tiga

Ni Luh Putu Listusari dkk. 2016. Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Tengah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor;

/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan

Bencana Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran “Smart Rescue”

Published
2022-09-29
Section
Articles
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract views: 33
downloads: 21