IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SMART RESCUE DALAM PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN
DOI:
https://doi.org/10.36341/jdp.v5i2.2756Keywords:
Implementation, E-Government, Smart RescueAbstract
This study aims to find out the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in FireFighting Services and find out what factors affect the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in FireFighting Services. The approach used in this study is a qualitative approach and this research uses a descriptive type of research. The informants in this study were the IT of the Pekanbaru Fire Service, the Secretary of Fire And Investigation, the General Kasubag Staff, the Logistics Distribution Kasi, and the Community. Data analysis is carried out in a descriptive way.
The results showed that the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in Fire Fighting Services consisted of three aspects as follows: The program, based on research conducted, the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 was used as a foundation by the fire department as a backdrop in carrying out service innovations. Program Implementer, the study found The weak responsiveness of the fire department in responding to community complaints through the Smart Rescue application caused the fire department to not be able to increase the percentage of Smart Rescueusers in Pekanbaru. The target group, based on the research conducted, found that stakeholders have not been optimal in socializing the use of the Smart Rescueapplication to all Stakeholders and the community in Fire Services, this is characterized by the small number of Smart Rescueapplication users. Factors Causing the Failure to Implement Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart RescueInformation Technology Systems in Fire Fighting Services are: The absence of communication between stakeholders and the community and suboptimal resource performance.
Downloads
References
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta.
Rineka Cipta
Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
Abdulhak, H. I. & Sanjaya, W. 2005. Media Pendidikan Suatu Pengantar.
Bandung. Pusat Pelayanan Dan pengembangan Media Akadun. 2009. Teknologi Informasi Administrasi. Alfabeta. Bandung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2018. Menuju Indonesia Tangguh Menghadapi Tsunami. Jakarta
Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2011. Teknologi Komunikasi dan
Informasi Pembelajaran. Jakarta. PT Bumi Aksara
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
Jakarta. Bumi Aksara
Komariah Aan dan Djam'an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung. Alfabeta
Lantip Diat dan Riyanto. 2011. Teknologi Informasi Pendidikan.
Yogyakarta. Gava Media.
Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
Remaja. Rosdakarya
Prastowo, Andi. 2016. Memahami Metod-Metode Penelitian Suatu
Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarata. Kencana Prenanda
Media Group
Soendjojo, Hadwi. 2003. Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah Kementrian Komunikasi dan Informasi RI. Jakarta
Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi. Yogyakarta. Andi
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta.
Med. Press (Anggota IKAPI)
Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya. Jakarta. Rineka Cipta
Wahab Abdul, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara
Aprizonaldi. 2014. Fungsi Unit Pelaksanaa Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran
Hamid. 2016. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPPT) Provinsi Sumatera Barat
Maya Wulan Pramesti. 2015. Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Kota Sala Tiga
Ni Luh Putu Listusari dkk. 2016. Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor;
/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan
Bencana Kebakaran di Perkotaan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran “Smart Rescueâ€
Downloads
Published
Issue
Section
License
1. Copyright of all journal manuscripts is held by the JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)
2. Formal legal provisions to access digital articles of electronic journal are subject to the provision of the Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC BY-NC-SA), which means that JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) is rightful to keep, transfer media/format, manage in the form of databases, maintain, and publish articles.
3. Published manuscripts both printed and electronic are open access for educational, research, and library purposes. Additionally, the editorial board is not responsible for any violations of copyright law.
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
