MEMBANGUN DEMOKRASI PEMERINTAHAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU

Abstract

Budaya melayu di Provinsi Riau tidak hanya meninggalkan sebuah momentum historis kultural saja, namun juga meninggalkan beragam perspektif antara lain seperti pemikiran politik dan tata kelola pemerintahan. Sebelum Indonesia merdeka dan Riau bergabung kedalamnya sebagai bagian dari wilayah teritorial, model pemerintahannya adalah monarki (kerajaan). Sistem pemerintahan kerajaan di Riau mengenal kontrak politik antara raja dengan rakyat. Berakhirnya pola sistem pemerintahan monarki ini ditandai dengan bergabungnya Kerajaan Melayu Riau kedalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih ide mengenai model penyelenggaraan sebuah pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Provinsi Riau khususnya dan umumnya didaerah-daerah lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini menunjukkan perspektif tata kelola pemerintahan dalam budaya Melayu Riau yang lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen, pemimpin bersikap transparan, bertanggung jawab dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.