ANALISIS MODEL PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI RIAU PASCA BERLAKUNYA UU NO 6 TAHUN 2014
Keywords:
Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutan, UU No 6 Tahun 2014Abstract
Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menghadirkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional. Selain itu, UU ini juga mengangkat hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Berangkat dari kondisi ini, tulisan ini merupakan sebuah analisis yang menawarkan gagasan dan model alternatif pemerintahan desa yang baru. Dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai “Model Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutanâ€. Sebuah model yang menawarkan reorientasi sasaran pembangunan desa dengan keterpaduan antara program pembangunan desa dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, desain dan proses pembangunan desa berbasis masyarakat, dan aspek keberlanjutan pembangunan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
1. Copyright of all journal manuscripts is held by the JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)
2. Formal legal provisions to access digital articles of electronic journal are subject to the provision of the Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC BY-NC-SA), which means that JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) is rightful to keep, transfer media/format, manage in the form of databases, maintain, and publish articles.
3. Published manuscripts both printed and electronic are open access for educational, research, and library purposes. Additionally, the editorial board is not responsible for any violations of copyright law.
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.