KONTROVERSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENERAPAN BASIS AKRUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA

Abstract

ABSTRACT

The purpose of this research was to evaluate the controversy over legislation on implementation of the accrual basis of accounting. It seems difficult for ministries, provincial and regency government, and other government institutions to implement the full structural basis of accruals from the base towards the cash accrual basis. There are significant differences in the implementation of accrual accounting fully from the cash-based accounting. Some of the projects in ministries implemented the base cash in their financial reporting, and now the government is forced to revamp the system of its financial reporting by using the full accrual basis. The sample of the study is consisted of 57 employees of ministries, provinces and regencies. A questionnaire that is spread out is 300, and it is only filled by 57 of the 300 respondents with a difference in age, gender and education. The test of validity and reliability shows good figures, with a cronbach’s alpha value that is higher than 0.8, and invalid instrument items were eliminated and retested. A classic assumption test also produces good value, datum normality test indicates dotted along the lines of P-Plot. Test for multicollinearity and Heterocedasticity also produces good value. The results showed the null hypothesis is accepted. Test value of t compared to the value of table t is 1,648 Ë‚ 2,028, showing the values of t Ë‚ t table value. This means controversy and regulations are directly correlated with the basis of accrual accounting in which R² value is 0.785. Controversy over legislation gives the influence of accrual accounting of basil 78.5% and 21.5% affected by other variables.

Keywords: The controversy of law, accounting accrual basis, cash toward accrual basis, Linear regression

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kontroversi Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Basis Akrual Akuntansi. Sepertinya sulit bagi Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan struktural pemerintahan lainnya untuk menerapkan dasar akrual secara penuh dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi akuntansi akrual secara penuh dari akuntansi berbasis kas. Beberapa proyek di Kementerian menerapkan basis kas dalam pelaporan keuangannya, dan sekarang Pemerintah dipaksa untuk merubah sistem pelaporannya dengan menggunakan basis akrual secara penuh. Sampel penelitian ini terdiri atas 57 pegawai dari kementerian, provinsi dan kabupaten. Kuesioner disebar sebanyak 300 dan yang kembali hanya 57 dari 300 kuesioner dengan perbedaan usia, jenis kelamin dan pendidikan. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan angka yang baik, dengan nilai cronbach alpha lebih tinggi dari 0.8 dan item instrumen yang tidak valid dieliminasi dan dilakukan uji validitas kembali. Uji asumsi klasik juga menghasilkan nilai baik, uji normalitas data menghasilkan titik-titik sepanjang garis P-Plot. Uji multikolinearitas dan Heteroskedastisitas juga menghasilkan nilai yang baik. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis null diterima. Nilai Uji t dibandingkan dengan nilai tabel t adalah 1,648 Ë‚ 2,028, yang menunjukkan nilai t Ë‚ nilai tabel t. Hal ini berarti, kontroversi peraturan perundang-undangan secara langsungberkorelasi dengan basis akrual akuntansi dengan nilai R² sebesar 0,785. Kontroversi peraturan perundang-undangan memberi pengaruh basil akrual akuntansi sebesar 78,5% dan 21,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

Kata Kunci: Kontroversi UU, dasar akrual akuntansi, dasar kas menuju akrual, regresi linear